Beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Pasuruan beberapa pekan lalu menjadi sorotan publik.
Mulai dari perselingkuhan Kepala Desa, Dugaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) Proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Wonokerto hingga kasus pemotongan Bantuan Oprasional Pendidikan (BOP).
Hal itu sontak menjadi perhatian masyarakat. Bahkan Ketua DPRD Kabupanten Pasuruan sempat mengeluarkan statmen dengan menyebut Aparat Penegak Hukum (APH) dengan ‘APH Lokal’.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menyikapi kejadian tersebut, sebanyak 50 orang yang teridiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perwakilan warga dari pasuruan timur menggelar aksi demo di depan Kejaksaan Negeri Bangil.
Ketua KSM GMBI wilayah timur, Hermali, menegaskan aksi ini bentuk tuntutan kepada Kejari untuk mengusut tuntas kasus pengondisian proyek dan menangkap aktor intelektual dalang pemotongan BOP.
“Pungli BOP yang memakan korban lembaga pendidikan agama, seperti TPQ, Madin hingga Ponpes,” kata hermali. Saat orasi di depan Kejari Bangil. Jum’at (9/04/21)
Senada dengan itu, Ismail Maky kordinator aksi menyuarakan dukungannya kepada Kejari Bangil untuk tetap berani.
“Kejaksaan harus menjadi jago, berani dalam menyelesaikan masalah ini. Jangan jadi betina,” ucap Maky yang juga Ketua Format.
Sementara itu, Jemmy Sandra, Kasi intel kejaksaan mengatakan bahwa kasus BOP sudah hampir selesai tahap penyidikan.
“Ada sekitar 3000 lembaga pendidikan, dan kita sudah meminta keterangan kepada 500 lebih kepala lembaga,”pungkasnya.(pur)
