Ditengah situasi nasional yang sedang menghadapi pandemi global, kondisi Indonesia saat ini begitu memprihatinkan. Termulai dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan angka positif corona di tanah air sampai dengan beberapa formulasi dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran virus tersebut.
Namun sangat disayangkan, disaat pemerintah bekerja ekstra untuk menangani pandemi tersebut masih banyak beberapa kalangan dan kelompok-kelompok tertentu yang justru memanfaatkan situasi seperti saat ini demi kepentingan kelompoknya.
Dalam kondisi tersebut Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) sangat menyayangkan adanya perlakuan kelompok-kelompok yang memanfaatkan kondisi negara yang sedang dilanda wabah pandemi tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam keterangan pers-nya Ahmad Latupono selaku Ketua PB HMI menuturkan, bahwa dirinya merasa heran dan dan tidak habis pikir kepada mereka yang mengambil kesempatan ditengah situasi seperti sekarang ini.
“aneh bin heran juga rasanya, terkhusus kepada mereka yang oportunis terhadap kondisi bangsa seperti saat ini, harusnya mereka ikut bantu kerja-kerja pemerintah dalam hal penanganan covid di tanah air ini”. Tutur Ahmad dalam keterangannya pada Sabtu, 24/7/21 di Jakarta.
Selain itu Ahmad (anyong,-red) pun meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan terhadap mereka yang disinyalir membuat situasi tanah air semakin kacau dan tidak terkendali.
Anyong menekankan institusi Polri untuk bekerja cepat, tepat dan efisien guna membarangus kelompok-kelompok yang hendak membuat kondusifitas dan stbilitas negara terganggu.
“saya rasa polri harus bekerja cepat, bila perlu tangkap saja mereka yang mau bikin rusuh, pemerintah lagi fokus tangani covid mereka malah mau bikin rusuh, kan ini bahaya, ditambah angka positif akhir-akhir ini masih tinggi saya tekankan, langkah prepentif harus diambil oleh polri dalam waktu dekat”. Kata Ahmad.
Sebelumnya banyak beredar poster-poster ajakan untuk melakukan aksi demonstrasi terkait penolakan kebijakan pemerintah menyoal PPKM di beberapa daerah di Indonesia.(hms/hil)
