BANGIL, Mediapasuruan.com -Karnaval memperingati Hari Jadi ke-1096 Kabupaten Pasuruan yang digelar di Jalan Raya A. Yani Bangil pada Sabtu (21/9/2025) sore, bukannya menghadirkan sukacita semata, justru berbuah kontroversi. Bukan karena minimnya kemeriahan, tetapi karena dampak serius yang harus ditanggung oleh pasien dan keluarga RS Masyitoh Bangil.
Ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari sekolah, organisasi masyarakat hingga instansi pemerintahan, memenuhi jalur utama. Jalanan padat oleh arak-arakan budaya, iringan musik, dan sorak sorai penonton. Namun, di balik euforia itu, suara protes keras muncul. Keluarga pasien rumah sakit menilai perencanaan karnaval kali ini fatal dan sangat merugikan.
“Ambulans sulit keluar-masuk. Kami kesulitan menjenguk pasien,” ungkap seorang keluarga pasien yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Ia menegaskan, kebisingan musik dan keramaian parade karnaval juga menambah penderitaan pasien yang sedang dalam masa perawatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa inti masalah bukan pada penolakan terhadap karnaval itu sendiri. Bagi keluarga pasien, yang dipersoalkan adalah kelalaian panitia dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak dari penutupan jalan di kawasan vital.
“Kami tidak menolak karnaval, tapi harusnya ada pengaturan jalur agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan,” tegasnya penuh nada kecaman.
Kritik ini mengarah langsung kepada panitia dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Penentuan rute karnaval yang bersinggungan dengan rumah sakit dipandang sama saja dengan menutup akses layanan medis, mengorbankan hak dasar warga demi pesta jalanan.
Lebih ironis, hingga laporan ini diturunkan, panitia maupun Pemkab Pasuruan masih bungkam. Tidak ada penjelasan resmi yang diberikan, sementara keresahan keluarga pasien terus menguat.
Karnaval budaya tahunan Pemkab Pasuruan yang biasanya dipandang sebagai pesta rakyat, kini berubah menjadi panggung kritik tajam. Bagi publik, gelaran tahun ini memperlihatkan wajah ketidakpekaan pemerintah: lebih memilih hiruk pikuk perayaan jalanan daripada menjamin kepentingan dan keselamatan kesehatan masyarakat.
