JAKARTA, Mediapasuruan.com — Wacana menjadikan kawasan Tapal Kuda di Jawa Timur sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional mendapat sorotan serius dari Anggota DPR RI, Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag. Ia menegaskan agar gagasan yang disampaikan Bank Indonesia (BI) tidak berhenti sebagai retorika kebijakan tanpa langkah konkret di lapangan.
Menurut Anisah Syakur, kawasan Tapal Kuda yang meliputi Jember, Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo memiliki potensi strategis yang besar, baik dari sektor pertanian, maritim, pariwisata, hingga industri pengolahan. Namun, potensi tersebut tidak akan bermakna apabila tidak dibarengi dengan desain kebijakan yang terukur, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat lokal.
“Jangan sampai Tapal Kuda hanya dijadikan jargon dalam forum-forum ekonomi. Jika benar disebut sebagai masa depan ekonomi, maka harus ada peta jalan yang jelas, mulai dari pembiayaan, infrastruktur, penguatan UMKM, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegas Anisah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengingatkan bahwa selama ini banyak daerah kaya potensi justru tertinggal karena minimnya keberpihakan kebijakan dan lemahnya koordinasi antar-lembaga. Dalam konteks ini, BI dinilai memiliki peran penting, tidak hanya sebagai otoritas moneter, tetapi juga sebagai penggerak ekosistem ekonomi daerah melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait.
Anisah juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat, pelaku usaha lokal, serta kelompok petani dan nelayan dalam perumusan kebijakan pengembangan Tapal Kuda. Tanpa partisipasi publik yang kuat, kata dia, pembangunan ekonomi berisiko hanya menguntungkan segelintir pihak dan memperlebar ketimpangan.
“BI harus hadir secara nyata, bukan sekadar lewat seminar, kajian, atau pernyataan optimistis. Masyarakat Tapal Kuda menunggu bukti, bukan janji,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Anisah Syakur menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawal wacana tersebut agar benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang konkret dan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Ia menilai, masa depan ekonomi nasional tidak boleh dibangun di atas narasi besar tanpa realisasi yang jelas dan dapat diukur.
